JIB NEWS|KBB,- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi kader PKK Kabupaten Bandung Barat yang berfokus pada penguatan tata kelola dan pelaporan keuangan koperasi, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, narasumber, serta kader PKK perwakilan kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperkuat kapasitas kader PKK dalam mengelola kegiatan ekonomi keluarga, khususnya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
Dalam kegiatan tersebut, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi perhatian utama. Pengelolaan keuangan yang tertib dinilai penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memastikan kegiatan koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemkab Bandung Barat juga menyoroti berbagai tantangan pembiayaan yang dihadapi masyarakat, termasuk praktik pinjaman online ilegal dan pinjaman informal yang berpotensi membebani warga.
Dalam konteks tersebut, koperasi UP2K PKK didorong menjadi salah satu alternatif penguatan ekonomi keluarga yang dikelola berdasarkan prinsip kebersamaan dan gotong royong.
"Pembukuan yang tertib dan akurat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan anggota. Karena itu, pengelolaan koperasi tidak hanya membutuhkan semangat berusaha, tetapi juga tata kelola yang baik," demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, peserta juga mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi sederhana berbasis telepon pintar dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat membantu pengurus mengurangi kesalahan pencatatan yang kerap terjadi dalam sistem pembukuan manual, sekaligus mempermudah proses pemantauan kondisi keuangan koperasi.
Pemkab Bandung Barat selanjutnya mendorong pengurus PKK di tingkat kecamatan untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan hingga tingkat desa. Dengan demikian, materi yang diperoleh dalam pelatihan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam pengelolaan UP2K di lapangan.
Sinergi antara TP PKK dan Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan usaha keluarga.
Melalui penguatan tata kelola, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi, koperasi UP2K PKK diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (WAWAN GUNAWAN)