JIB NEWS|BANDUNG,- Rencana pembangunan sekolah BPK Penabur lima lantai di kawasan Jalan Citrayuda, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, mendapat sorotan warga sekitar. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi menyampaikan sejumlah keberatan, mulai dari akses jalan yang sempit hingga kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.
Warga Jalan Citrayuda Nomor 11, Yogi, mengatakan pembangunan sekolah dengan jumlah siswa yang disebut mencapai sekitar 2.000 orang dinilai perlu mempertimbangkan daya dukung kawasan.
Pasalnya, Jalan Citrayuda yang menjadi salah satu akses permukiman disebut hanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter.
"Kalau sekolah itu berdiri, kami khawatir terjadi kemacetan dan aktivitas warga akan terganggu," kata Yogi, Selasa (29/9/2026).
Menurut Yogi, persoalan lalu lintas bukan satu-satunya kekhawatiran masyarakat. Warga juga mempertanyakan rencana pembangunan gedung bertingkat di tengah kawasan permukiman yang sudah cukup padat.
Ia menegaskan masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan lembaga pendidikan. Namun, warga meminta pemerintah dan pengelola sekolah memastikan pembangunan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
"Intinya, kami warga yang tinggal di permukiman padat akan merasa tidak nyaman jika harus berhadapan langsung dengan sekolah yang aktivitasnya besar," ujarnya.
Kekhawatiran warga juga muncul selama tahapan konstruksi. Pembangunan diperkirakan berlangsung sekitar dua tahun dan menggunakan metode pengeboran untuk pemasangan pondasi.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, termasuk persoalan air tanah.
Kekhawatiran itu semakin besar karena warga menyebut layanan PDAM di kawasan tersebut terkadang mengalami gangguan. Mereka juga menyatakan terdapat ketentuan mengenai pembatasan pembuatan sumur bor air dalam.
"Di sini tidak boleh membuat sumur bor air dalam karena dikhawatirkan merusak debit air. Jadi persoalan air ini juga menjadi perhatian kami," ujar Yogi.
Warga Pertanyakan Keterbukaan Informasi
Selain dampak fisik pembangunan, masyarakat mempertanyakan proses komunikasi antara pihak pengembang, pemerintah dan warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi.
Yogi mengatakan warga telah mengikuti sejumlah pertemuan dengan pihak BPK Penabur di tingkat kelurahan. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta penjelasan mengenai rencana pembangunan sekaligus dokumen terkait perizinan.
Namun, menurut dia, sejumlah data yang diminta belum diperlihatkan kepada masyarakat.
"Kami meminta data dan penjelasan mengenai rencana pembangunan, termasuk perizinannya. Kami juga meminta informasi mengenai izin dari Pemerintah Kota Bandung. Katanya sudah ada, tetapi belum bisa ditunjukkan kepada kami," katanya.
Persoalan keterlibatan warga kembali mencuat ketika jadwal mediasi pada Selasa (29/9/2026) mengalami perubahan. Pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan pukul 15.00 WIB dimajukan menjadi pukul 11.00 WIB.
Warga mengaku tidak seluruhnya mengetahui perubahan tersebut.
"Kami merasa tidak dilibatkan. Kami ini warga yang terdampak langsung, seharusnya diberi tahu dan dilibatkan," ujar Yogi.
Atas keberatan tersebut, warga telah mengirimkan surat penolakan yang memuat 14 persoalan terkait rencana pembangunan sekolah lima lantai di kawasan Citrayuda, khususnya RT 11.
Kecamatan: Informasi Perubahan Jadwal Disampaikan ke RT dan RW
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cicendo, M Deni Zakaria, membenarkan adanya pertemuan sosialisasi terkait rencana pembangunan tersebut.
Pertemuan melibatkan pihak BPK Penabur, pengurus RT dan RW, Satpol PP, DPMPTSP Kota Bandung serta sejumlah dinas terkait.
M. Deni Zakaria menjelaskan perubahan waktu pertemuan dilakukan karena camat harus menghadiri rapat paripurna DPRD.
"Saya sudah menyampaikan perubahan jam ke kelurahan dan kemudian disampaikan kepada RT dan RW. Mungkin informasi kepada warga terdampak tidak tersampaikan," ujarnya.
Ia mengatakan pertemuan tetap dihadiri perwakilan warga melalui pengurus lingkungan. Namun, M. Deni Zakaria belum mengetahui hasil pembahasan dan menyebut penyampaian hasil pertemuan akan dilakukan oleh pimpinan.
Kini, warga berharap rencana pembangunan sekolah tersebut dikaji secara menyeluruh. Mereka meminta aspek kebutuhan pendidikan tetap berjalan seiring dengan perhatian terhadap kapasitas jalan, kondisi lingkungan, ketersediaan air, kenyamanan permukiman dan keterlibatan masyarakat terdampak.
Dengan demikian, keputusan mengenai rencana pembangunan di kawasan Citrayuda diharapkan dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut. (Rahmat)