JIB NEWS | CIMAHI,- Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menggagas konsep Akupuntur Policy sebagai pendekatan untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan daerah di tengah kebijakan disiplin fiskal yang diterapkan pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan maupun pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
"Disiplin fiskal ini tidak boleh menjadi penghambat. Akhirnya pemerintah daerah harus berpikir menemukan cara yang lebih tepat, efektif, dan presisi agar PSN berjalan dan pembangunan daerah tidak berhenti," kata Adhitia, Jumat (22/5/2026).
Gagasan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dalam pertemuan yang membahas berbagai tantangan pembangunan di daerah. Adhitia mengatakan dirinya beberapa kali berdiskusi dengan Dudung mengenai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.Dalam kesempatan itu, Adhitia mengusulkan agar KSP mengambil peran sebagai "akupunturis kebijakan", yakni lembaga yang mampu mengidentifikasi titik-titik persoalan paling krusial dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebelum memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran."Jadi nantinya KSP punya peran strategis mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam pembangunan daerah dan memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.
Menurut Adhitia, konsep Akupuntur Policy mengedepankan penyelesaian masalah pada titik paling mendasar atau bottleneck yang menghambat implementasi kebijakan. Dengan intervensi yang lebih terarah, pemerintah dinilai dapat mempercepat penyelesaian persoalan tanpa harus menambah beban fiskal secara signifikan.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat menjadikan KSP sebagai ruang solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kendala pembangunan secara cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Harapannya, KSP dapat menjadi ruang solusi bagi persoalan daerah, sehingga berbagai bottleneck kebijakan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Adhitia.
Adhitia juga berharap konsep tersebut dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat.
Dengan demikian, pelaksanaan Program Strategis Nasional tetap berjalan seiring dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan."Pada akhirnya, tujuan kita sama, yakni menyukseskan PSN sekaligus memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
(Rahmat)